Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 468x60
BeritaMetropolitanNasional

Lebih Dekat Dengan Kapolri Baru Harapan Baru

×

Lebih Dekat Dengan Kapolri Baru Harapan Baru

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
JAKARTA, Istana Negara |Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 1 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Detail Pelantikan

  • Pejabat Baru: Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si.

Example 300x600
  • Tanggal Pelantikan: 1 Oktober 2026

  • Lokasi: Istana Negara, Jakarta

  • Dasar Hukum: Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96/POLRI Tahun 2026.

Profil Singkat

  • Kelahiran: Pandeglang, Banten, 14 Juli 1973.

  • Latar Belakang: Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994.

  • Karier Sebelumnya: Memiliki pengalaman luas di bidang reserse dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum diangkat menjadi Kapolri
Berikut adalah perjalanan karier beliau di kepolisian:

Masa Muda dan Pendidikan

  • Lahir: Pandeglang, Banten, 14 Juli 1973.

  • Akpol (1994): Lulusan Akademi Kepolisian.

  • PTIK (2003): Menyelesaikan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

  • Sespimti (2018): Menyelesaikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri.

  • Gelardoktor: Memperoleh gelar Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanagara pada 31 Januari 2026. 

Rekam Jejak Penugasan dan Jabatan

  • Awal Karier Reserse: Mengawali pengabdian sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, serta memegang berbagai peran operasional seperti Kasat Reskrim di beberapa polres, Kasat Jatanras Polda Metro Jaya, dan Kanit Resmob Bareskrim Polri.

  • Penugasan Kewilayahan: Pernah memimpin sektor kewilayahan sebagai Kapolsek Pasar Minggu dan Tanah Abang, hingga mengemban amanah sebagai Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor/Bogor Kota, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat.

  • Pejabat Tinggi & Strategis: Menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2019), Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Wakapolda Metro Jaya (2023), dan Kapolda Banten (2024).

  • Kepala BNN RI (2025): Dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dengan pangkat Komisaris Jenderal, di mana ia memimpin pengungkapan jaringan narkotika internasional. 

  • Kapolri (2026): Mencapai puncak karier dengan dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, mengusung visi utama “Polisi Bersama Masyarakat” yang menjadikan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas dan transformasi kepolisian.
Berikut adalah poin-poin penting dari visi, misi, dan arah kebijakan Kapolri baru:

Visi Utama

  • Polisi Bersama Masyarakat: Menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi dalam setiap pelaksanaan tugas, pelayanan, dan kepemimpinan di tubuh Polri.

Misi dan Prinsip Kebijakan

  • Pelayanan yang Mudah dan Cepat: Memastikan setiap kantor polisi menjadi tempat yang memberikan pertolongan dan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan kerumitan.

  • Fokus pada Hasil Kerja Nyata: Menekankan bahwa keberhasilan institusi dinilai dari hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat (seperti rasa aman dan perlindungan korban), bukan sekadar slogan, janji, atau banyak laporan administratif.

  • Tidak Mengambil Alih Fungsi Lembaga Lain: Menegaskan bahwa tugas Polri tetap fokus pada penjagaan keamanan, perlindungan, dan penegakan hukum sesuai kewenangan tanpa mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain.

  • Keterbukaan dan Koreksi Publik: Membuka ruang koreksi serta menganggap kritik berbasis fakta dari masyarakat sebagai sistem peringatan dini untuk memperbaiki institusi tanpa harus menunggu viral.

  • Akuntabilitas dan Transparansi: Sejalan dengan arahan lembaga pengawas seperti Kompolnas, pelayanan dan penegakan hukum harus tetap transparan dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan penting kepada Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada 1 Oktober 2026. 
Arahan Utama Presiden Prabowo

Berdasarkan keterangan dari Kapolri Jenderal Suyudi, Presiden Prabowo memberikan atensi dan instruksi khusus untuk memberantas berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat:

  • Pemberantasan Narkotika: Menindak tegas peredaran gelap narkoba yang merusak masa depan bangsa.

  • Penindakan Penyelundupan: Memberantas segala bentuk aktivitas penyelundupan ilegal yang merugikan negara.

  • Pemberantasan Judi Online (Judol): Menyikat tuntas praktik judi daring yang berdampak buruk pada perekonomian dan kesejahteraan warga.

  • Keresahan Masyarakat Lainnya: Mengatasi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban yang dikeluhkan oleh publik. 

Langkah Tindak Lanjut Polri

Menanggapi arahan tersebut, Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan komitmennya untuk segera mengambil langkah konkret:

  • Konsolidasi Internal: Melakukan pemetaan masalah (belanja masalah) di tubuh kepolisian guna menyusun prioritas penegakan hukum.

  • Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadirkan penegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat.

  • Kedekatan dengan Rakyat: Memastikan institusi kepolisian senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi
Harapan besar masyarakat terhadap Kapolri baru, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, adalah terciptanya institusi kepolisian yang lebih profesional, berintegritas, dan benar-benar hadir mengayomi rakyat.
Berikut adalah poin-poin utama harapan masyarakat di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru:

1. Penegakan Hukum yang Adil dan Tanpa Pandang Bulu

  • Tidak Tembang Pilih: Masyarakat menuntut agar penindakan hukum berlaku adil bagi siapa saja, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau latar belakang pelanggar.

  • Bertindak Cepat Tanpa Viral: Polisi diharapkan proaktif merespons laporan dan menyelesaikan kasus hukum dengan cepat, bukan menunggu kasus tersebut viral di media sosial baru ditindak. 

  • Kepastian Hukum: Korban kejahatan yang datang melapor harus mendapatkan pertolongan dan kejelasan proses hukum yang mudah, bukan kerumitan birokrasi.

2. Pembenahan Layanan Publik

  • Bebas Pungli: Praktik pungutan liar (pungli) dan biaya tambahan di luar ketentuan—seperti dalam pembuatan SIM, STNK, atau SKCK—diharapkan bisa benar-benar dibersihkan. 

  • Pelayanan Humanis: Polisi di lapangan dan kantor pelayanan publik diminta lebih ramah, cepat tanggap, dan transparan sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi. 

3. Bersih dari Pelanggaran Internal

  • Hilangkan Oknum Bermasalah: Penegasan komitmen agar tidak ada lagi pembiaran terhadap anggota yang melakukan pemerasan, suap, rekayasa kasus, hingga menjadi pelindung (backing) kegiatan ilegal. 

  • Meritokrasi Karier: Sistem promosi dan penempatan jabatan di tubuh Polri harus murni berdasarkan prestasi, rekam jejak, serta integritas, tanpa praktik titipan atau transaksional. 

4. Kedekatan Pimpinan dengan Anggota dan Rakyat

  • Turun Langsung ke Lapangan: Kebijakan Kapolri baru yang berkomitmen turun langsung melihat kondisi riil di lapangan diapresiasi dan diharapkan menjadi teladan untuk mengubah budaya organisasi dari tingkat atas hingga bawah. 

  • Polisi Bersama Masyarakat: Mengusung tema kedekatan dengan rakyat agar citra polisi bukan lagi institusi yang ditakuti, melainkan figur pelindung yang dicintai anak-anak dan dipercaya masyarakat luas. (jb/tim)

*Diolah dari berbagai sumber

Example 300250
Example 120x600
Example 300x250
Example 300x250