- Pejabat Baru: Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si.
- Tanggal Pelantikan: 1 Oktober 2026
- Lokasi: Istana Negara, Jakarta
- Dasar Hukum: Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96/POLRI Tahun 2026.
- Kelahiran: Pandeglang, Banten, 14 Juli 1973.
- Latar Belakang: Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994.
- Karier Sebelumnya: Memiliki pengalaman luas di bidang reserse dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum diangkat menjadi Kapolri
- Lahir: Pandeglang, Banten, 14 Juli 1973.
- Akpol (1994): Lulusan Akademi Kepolisian.
- PTIK (2003): Menyelesaikan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Sespimti (2018): Menyelesaikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri.
- Gelardoktor: Memperoleh gelar Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanagara pada 31 Januari 2026.
- Awal Karier Reserse: Mengawali pengabdian sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, serta memegang berbagai peran operasional seperti Kasat Reskrim di beberapa polres, Kasat Jatanras Polda Metro Jaya, dan Kanit Resmob Bareskrim Polri.
- Penugasan Kewilayahan: Pernah memimpin sektor kewilayahan sebagai Kapolsek Pasar Minggu dan Tanah Abang, hingga mengemban amanah sebagai Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor/Bogor Kota, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat.
- Pejabat Tinggi & Strategis: Menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2019), Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Wakapolda Metro Jaya (2023), dan Kapolda Banten (2024).
- Kepala BNN RI (2025): Dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dengan pangkat Komisaris Jenderal, di mana ia memimpin pengungkapan jaringan narkotika internasional.
- Kapolri (2026): Mencapai puncak karier dengan dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Polisi Bersama Masyarakat: Menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi dalam setiap pelaksanaan tugas, pelayanan, dan kepemimpinan di tubuh Polri.
- Pelayanan yang Mudah dan Cepat: Memastikan setiap kantor polisi menjadi tempat yang memberikan pertolongan dan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan kerumitan.
- Fokus pada Hasil Kerja Nyata: Menekankan bahwa keberhasilan institusi dinilai dari hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat (seperti rasa aman dan perlindungan korban), bukan sekadar slogan, janji, atau banyak laporan administratif.
- Tidak Mengambil Alih Fungsi Lembaga Lain: Menegaskan bahwa tugas Polri tetap fokus pada penjagaan keamanan, perlindungan, dan penegakan hukum sesuai kewenangan tanpa mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain.
- Keterbukaan dan Koreksi Publik: Membuka ruang koreksi serta menganggap kritik berbasis fakta dari masyarakat sebagai sistem peringatan dini untuk memperbaiki institusi tanpa harus menunggu viral.
- Akuntabilitas dan Transparansi: Sejalan dengan arahan lembaga pengawas seperti Kompolnas, pelayanan dan penegakan hukum harus tetap transparan dan akuntabel.
- Pemberantasan Narkotika: Menindak tegas peredaran gelap narkoba yang merusak masa depan bangsa.
- Penindakan Penyelundupan: Memberantas segala bentuk aktivitas penyelundupan ilegal yang merugikan negara.
- Pemberantasan Judi Online (Judol): Menyikat tuntas praktik judi daring yang berdampak buruk pada perekonomian dan kesejahteraan warga.
- Keresahan Masyarakat Lainnya: Mengatasi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban yang dikeluhkan oleh publik.
- Konsolidasi Internal: Melakukan pemetaan masalah (belanja masalah) di tubuh kepolisian guna menyusun prioritas penegakan hukum.
- Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadirkan penegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat.
- Kedekatan dengan Rakyat: Memastikan institusi kepolisian senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi
- Tidak Tembang Pilih: Masyarakat menuntut agar penindakan hukum berlaku adil bagi siapa saja, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau latar belakang pelanggar.
- Bertindak Cepat Tanpa Viral: Polisi diharapkan proaktif merespons laporan dan menyelesaikan kasus hukum dengan cepat, bukan menunggu kasus tersebut viral di media sosial baru ditindak.
- Kepastian Hukum: Korban kejahatan yang datang melapor harus mendapatkan pertolongan dan kejelasan proses hukum yang mudah, bukan kerumitan birokrasi.
- Bebas Pungli: Praktik pungutan liar (pungli) dan biaya tambahan di luar ketentuan—seperti dalam pembuatan SIM, STNK, atau SKCK—diharapkan bisa benar-benar dibersihkan.
- Pelayanan Humanis: Polisi di lapangan dan kantor pelayanan publik diminta lebih ramah, cepat tanggap, dan transparan sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.
- Hilangkan Oknum Bermasalah: Penegasan komitmen agar tidak ada lagi pembiaran terhadap anggota yang melakukan pemerasan, suap, rekayasa kasus, hingga menjadi pelindung (backing) kegiatan ilegal.
- Meritokrasi Karier: Sistem promosi dan penempatan jabatan di tubuh Polri harus murni berdasarkan prestasi, rekam jejak, serta integritas, tanpa praktik titipan atau transaksional.
- Turun Langsung ke Lapangan: Kebijakan Kapolri baru yang berkomitmen turun langsung melihat kondisi riil di lapangan diapresiasi dan diharapkan menjadi teladan untuk mengubah budaya organisasi dari tingkat atas hingga bawah.
- Polisi Bersama Masyarakat: Mengusung tema kedekatan dengan rakyat agar citra polisi bukan lagi institusi yang ditakuti, melainkan figur pelindung yang dicintai anak-anak dan dipercaya masyarakat luas. (jb/tim)
*Diolah dari berbagai sumber


















