Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 Menjadi Sorotan, Mekanisme Konstitusional dan Persyaratan Pemberhentian Wakil Presiden Menanti Pembahasan Parlemen
Oleh: M. A. Maulana
Redaktur Senior
JakBerita.com
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui Rapat Paripurna ke-11, Selasa (10/11/2026). Namun, pembukaan masa persidangan tersebut belum diikuti pembahasan maupun pengambilan keputusan terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dikaitkan dengan desakan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut berlangsung mulai pukul 10.30 WIB di Ruang Sidang Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Berdasarkan laporan kehadiran Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 403 anggota hadir dan 11 anggota tercatat izin.
Agenda utama rapat adalah mendengarkan pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan. Dengan demikian, forum tersebut belum menjadi ruang pengambilan keputusan atas usulan HMP maupun proses pemberhentian Wakil Presiden.
Dalam pidato pembukaannya, Puan menyampaikan sejumlah agenda legislasi yang menjadi prioritas pembahasan DPR bersama pemerintah, di antaranya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, serta RUU Perkoperasian.
Selain agenda legislasi, Puan juga menyoroti sejumlah persoalan strategis nasional, mulai dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan perwira tinggi Polri, ketahanan fiskal APBN 2026, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana.
Di tengah berbagai agenda tersebut, perhatian publik turut tertuju pada perkembangan polemik mengenai kedudukan Wakil Presiden Gibran setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026.
Pimpinan DPR Akui Telah Menerima Informasi Usulan HMP
Dalam keterangannya, Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai adanya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Puan menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendengarkan masukan fraksi-fraksi, komisi, dan anggota DPR. Pembahasan juga akan mencakup pihak yang mengajukan usulan serta mekanisme yang harus ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, Puan menegaskan bahwa rapat paripurna pembukaan masa persidangan pada Selasa tersebut bukan forum untuk memutuskan HMP maupun pemakzulan.
Usulan tersebut masih harus melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan dan penjadwalan melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pimpinan DPR masih menempatkan persoalan ini dalam koridor prosedural. Dengan kata lain, penerimaan informasi atau aspirasi mengenai HMP tidak dapat disamakan dengan persetujuan resmi DPR untuk memulai proses pemberhentian Wakil Presiden.
Secara konstitusional, mekanisme pengawasan DPR memang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut memberikan DPR tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Sementara itu, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan hak kepada DPR, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Dasar Hukum Hak Menyatakan Pendapat: Bukan Sekadar Aspirasi Politik
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU MD3, DPR mempunyai tiga hak kelembagaan, yaitu:
- Hak Interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- Hak Angket, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Hak Menyatakan Pendapat, yakni hak DPR untuk menyampaikan pendapat atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.
Secara lebih khusus, Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 mengatur bahwa HMP dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Artinya, HMP dalam konteks pemberhentian Wakil Presiden bukanlah instrumen yang dapat digunakan semata-mata karena perbedaan pandangan politik, ketidakpuasan publik, ataupun tekanan demonstrasi.
Harus terdapat dasar persoalan yang relevan dengan ketentuan konstitusi, disertai argumentasi dan bukti yang dapat diuji.
Persyaratan Pengajuan HMP: Minimal 25 Anggota DPR
Prosedur pengajuan HMP juga tidak dapat dilakukan secara informal.
Pasal 210 ayat (1) UU MD3 menetapkan bahwa usulan HMP harus diajukan paling sedikit oleh 25 orang anggota DPR.
Selanjutnya, Pasal 210 ayat (2) mengatur bahwa pengajuan tersebut harus disertai dokumen yang sekurang-kurangnya memuat materi dan alasan pengajuan pendapat, hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket apabila relevan, atau materi serta bukti yang sah mengenai dugaan pelanggaran hukum maupun dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Tidak berhenti di situ, Pasal 210 ayat (3) UU MD3 juga menentukan bahwa usulan tersebut baru menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila memperoleh persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR, dengan keputusan yang disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.
Dengan demikian, terdapat dua tahapan penting yang harus dibedakan:
Pertama, pengajuan usulan oleh sedikitnya 25 anggota DPR disertai dokumen dan argumentasi pendukung.
Kedua, persetujuan kelembagaan melalui rapat paripurna dengan persyaratan kuorum dan dukungan suara sebagaimana diatur undang-undang.
Perlu ditegaskan bahwa 25 anggota merupakan syarat pengajuan usulan, bukan jumlah yang otomatis membuat HMP berlaku.
Peran Badan Musyawarah DPR dalam Menentukan Tahapan
Setelah usulan disampaikan kepada pimpinan DPR, mekanisme selanjutnya diatur dalam Pasal 211 UU MD3.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa usulan HMP disampaikan kepada pimpinan DPR, kemudian diumumkan dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota DPR.
Selanjutnya, Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna untuk membicarakan usulan tersebut.
Bamus memiliki peran penting dalam mengatur agenda dan tahapan pembahasan kelembagaan. Namun, Bamus bukan lembaga yang berwenang menetapkan pemberhentian Wakil Presiden.
Dengan demikian, pernyataan Puan mengenai perlunya pembahasan melalui Bamus harus dipahami sebagai bagian dari proses penjadwalan dan tata kerja internal DPR, bukan sebagai keputusan bahwa pemakzulan telah dimulai atau disetujui.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 Menjadi Pemicu Perdebatan
Polemik yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran semakin menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan pendidikan tingkat SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan pemberitaan mengenai amar putusan, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, mengadili sendiri, dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Putusan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut keabsahan dokumen administrasi pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Namun, secara hukum harus dibedakan antara objek sengketa yang diperiksa MA dan konsekuensi konstitusional terhadap kedudukan seseorang yang telah dilantik menjadi Wakil Presiden.
Dalam perkara ini, objek sengketanya adalah keputusan atau dokumen administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, putusan MA tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
Putusan MA tersebut juga tidak dengan sendirinya mengubah hasil pemilihan umum atau membatalkan pelantikan Wakil Presiden.
Untuk memahami persoalan ini, perlu melihat beberapa ketentuan hukum yang berkaitan.
1. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum mengenai kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan administrasi.
Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan mengatur syarat sah keputusan, yakni ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, serta substansinya sesuai dengan objek keputusan.
Ketentuan ini relevan untuk memahami mengapa suatu dokumen administrasi pemerintahan dapat menjadi objek sengketa apabila dipersoalkan dari aspek kewenangan, prosedur, atau substansinya.
Namun, penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu dokumen tetap harus mengacu pada pertimbangan dan amar putusan pengadilan yang bersangkutan.
2. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
UU PTUN sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara.
Pasal 53 memberikan dasar bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan.
Sementara itu, Pasal 115 mengatur bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.
Ketentuan ini penting karena putusan dalam sengketa administrasi pemerintahan memiliki konsekuensi hukum terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang menjadi objek perkara.
3. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden juga diatur dalam Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Salah satu persyaratan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Dengan demikian, aspek pendidikan merupakan salah satu persyaratan yang ditentukan undang-undang dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Namun, untuk menghubungkan putusan sengketa administrasi dengan terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan, diperlukan penilaian hukum yang menyeluruh terhadap dokumen, ketentuan yang berlaku pada saat pencalonan, serta akibat hukum putusan tersebut.
Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menarik kesimpulan dari satu amar putusan tanpa membaca pertimbangan hukum secara utuh.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945: Mekanisme Konstitusional Pemberhentian Wakil Presiden
Inilah bagian paling mendasar yang harus dipahami masyarakat dalam membaca wacana pemakzulan Gibran.
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa:
- Pengkhianatan terhadap negara.
- Korupsi.
- Penyuapan.
- Tindak pidana berat lainnya.
- Perbuatan tercela.
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan politik atau tekanan opini publik.
Harus terdapat alasan konstitusional yang dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian sebagai berikut.
Tahap pertama: Pendapat DPR dan permohonan kepada MK.
DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Tahap kedua: Persyaratan dukungan dalam rapat paripurna.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (3), permintaan DPR kepada MK hanya dapat diajukan apabila didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Tahap ketiga: Pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi.
Pasal 7B ayat (4) menetapkan bahwa MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus permintaan tersebut dengan seadil-adilnya paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Tahap keempat: Keputusan DPR meneruskan usulan kepada MPR.
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
Tahap kelima: Keputusan MPR.
Pasal 7B ayat (6) menentukan bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan DPR paling lambat 30 hari sejak usulan diterima.
Dalam pengambilan keputusan tersebut, Pasal 7B ayat (7) juga menetapkan persyaratan kehadiran dan persetujuan suara anggota MPR.
Dengan demikian, DPR tidak dapat secara sepihak memberhentikan Wakil Presiden. DPR menjalankan fungsi pengawasan dan mengajukan pendapat, MK menguji secara konstitusional, sedangkan keputusan pemberhentian berada pada MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Perbedaan Putusan MA dan Kewenangan MK
Hal lain yang tidak kalah penting adalah membedakan kewenangan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara kasasi dan perkara lainnya sesuai ketentuan undang-undang, termasuk sengketa tata usaha negara pada tingkat kasasi.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.
Pasal 10 ayat (3) UU MK juga memberikan penjelasan mengenai kategori pelanggaran yang menjadi dasar pemeriksaan, termasuk tindak pidana berat lainnya yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta persyaratan jabatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945.
Artinya, putusan MA dalam sengketa administrasi dapat menjadi bahan yang dipertimbangkan dalam proses pengawasan DPR apabila relevan, tetapi tidak menggantikan kewenangan MK untuk memeriksa pendapat DPR dalam mekanisme pemberhentian.
Dasco: Pimpinan DPR Masih Menunggu Salinan Lengkap Putusan MA
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR belum menggelar rapat khusus terkait pemakzulan Gibran.
Menurut Dasco, pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA untuk memahami secara menyeluruh pertimbangan hukum dan konsekuensi putusan tersebut.
Sikap ini penting dalam konteks kepastian hukum. Sebab, amar putusan harus dibaca bersama pertimbangan hukum atau ratio decidendi yang menjadi dasar majelis hakim mengambil keputusan.
Membaca hanya bagian amar tanpa memahami pertimbangan hukumnya berpotensi menimbulkan penafsiran yang tidak utuh.
Dalam konteks pengawasan parlemen, DPR perlu mengkaji apakah terdapat persoalan yang memenuhi kriteria Pasal 7A UUD 1945 dan apakah bukti yang tersedia cukup untuk membangun pendapat konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 7B.
Dengan demikian, pembahasan tidak semestinya berhenti pada perdebatan politik, tetapi harus didasarkan pada dokumen resmi dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
PDIP Menilai HMP Rasional, tetapi Belum Mengajukan Usulan Resmi
Di tengah perkembangan tersebut, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai penggunaan HMP sebagai pilihan yang rasional dan efisien untuk menyikapi polemik yang berkembang.
Meski demikian, hingga pelaksanaan Rapat Paripurna ke-11 pada 10 November 2026, PDIP belum mengajukan usulan resmi HMP sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU MD3.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya pandangan politik yang berkembang di parlemen. Namun, pandangan seorang anggota DPR atau sikap politik suatu fraksi tidak serta-merta menjadi keputusan kelembagaan DPR.
Proses formal tetap harus mengikuti persyaratan pengajuan, pembahasan, dan persetujuan paripurna sebagaimana ditentukan undang-undang.
Ujian Konstitusionalitas dan Tanggung Jawab DPR kepada Publik
Perkembangan polemik ini pada akhirnya menjadi ujian bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bertanggung jawab.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan negara dan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, penggunaan hak konstitusional tersebut juga harus memperhatikan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara, sehingga keputusan politik lembaga negara harus tetap berada dalam batas kewenangan dan prosedur yang ditentukan konstitusi.
Di sisi lain, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang.
Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa setiap persoalan yang menyangkut pejabat negara harus diperiksa secara objektif, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan semata-mata tekanan politik ataupun opini publik.
Masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana DPR menyikapi persoalan tersebut. Transparansi mengenai tahapan, dasar hukum, serta argumentasi yang digunakan menjadi bagian penting dari akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat.
Menanti Langkah DPR: Apakah HMP Akan Berlanjut ke Proses Konstitusional?
Dengan dibukanya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, perhatian publik kini tertuju pada langkah lanjutan pimpinan DPR dan sikap fraksi-fraksi dalam menyikapi usulan HMP.
Setidaknya terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian.
Pertama, apakah sudah terdapat pengusul resmi yang memenuhi persyaratan minimal 25 anggota DPR sebagaimana diatur Pasal 210 UU MD3?
Kedua, apakah dokumen pengajuan telah dilengkapi argumentasi dan bukti yang relevan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945?
Ketiga, bagaimana pimpinan DPR dan Bamus akan menindaklanjuti serta menjadwalkan pembahasan sesuai tata tertib DPR?
Keempat, apakah nantinya terdapat dukungan politik dan persetujuan kelembagaan yang memenuhi ambang batas konstitusional?
Kelima, bagaimana DPR akan membangun argumentasi hukum apabila persoalan tersebut diteruskan ke Mahkamah Konstitusi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena proses pemberhentian Wakil Presiden bukan perkara sederhana. Ada mekanisme konstitusional yang harus dihormati oleh seluruh lembaga negara.
Pada akhirnya, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 merupakan perkembangan hukum yang perlu dicermati secara serius. Namun, konsekuensinya terhadap kedudukan Wakil Presiden harus ditentukan melalui penilaian hukum yang tepat dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
HMP adalah hak konstitusional DPR, bukan keputusan pemakzulan. Putusan MA adalah produk peradilan yang harus dihormati, tetapi bukan pengganti proses pemeriksaan oleh MK dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Kini publik menunggu apakah DPR akan berhenti pada tahap menampung aspirasi atau melanjutkannya ke proses formal sesuai konstitusi.
Satu hal yang pasti, setiap langkah DPR dalam persoalan ini akan menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan hukum, integritas lembaga perwakilan rakyat, serta komitmen penyelenggara negara dalam menjalankan amanat UUD 1945.
Jakarta, 10 November 2026
M. A. Maulana
Redaktur Senior JakBerita.com
CATATAN LANDASAN HUKUM UTAMA
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A, Pasal 24C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 7A, dan Pasal 7B.
- UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya, khususnya UU Nomor 13 Tahun 2019: Pasal 79, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, dan Pasal 215.
- UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya: Pasal 10, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85.
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya: Pasal 52.
- UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya: Pasal 53 dan Pasal 115.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pasal 169.
Catatan redaksi: Naskah ini merupakan pengembangan jurnalistik berdasarkan informasi yang tersedia.



















