Jakberita. com | Bintan — Imigrasi Indonesia menetapkan “Beranda Imigrasi” sebagai jenama (brand) tunggal bagi 254 titik layanan keimigrasian di luar gedung kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menjadi langkah penyeragaman identitas layanan untuk memudahkan masyarakat mengenali, mencari, dan mengakses pelayanan keimigrasian.kamis 29/10/2026, kabupaten bintan, provinsi kepri.
Penetapan nama tersebut bukan sekadar pergantian istilah. Langkah ini diarahkan untuk membangun identitas layanan yang lebih seragam, sehingga masyarakat tidak lagi kebingungan dengan beragam sebutan unit pelayanan yang selama ini digunakan.
Secara keseluruhan, 254 titik layanan tersebut terdiri atas 156 Mal Pelayanan Publik (MPP), 33 Unit Pelayanan Paspor (UPP), 20 Immigration Lounge, 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 15 Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK), 13 layanan I’m SEZ, serta satu Immigration Corner.
Seluruh titik layanan itu akan hadir dengan satu identitas, yakni Beranda Imigrasi.
Penyeragaman Nama, Permudah Akses Masyarakat
Hendarsam menjelaskan, selama ini masyarakat mengenal berbagai istilah untuk layanan keimigrasian di luar gedung kantor utama, seperti ULP, UKK, hingga Immigration Lounge.
Melalui penyeragaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mengenali layanan keimigrasian tanpa harus menghadapi beragam istilah yang berpotensi menimbulkan kebingungan.
“Dahulu mungkin masyarakat familiar dengan istilah ULP, UKK, atau Immigration Lounge. Kini, seluruhnya disatukan dalam satu nama, yaitu Beranda Imigrasi,” ujar Hendarsam.
Penerapan identitas baru ini juga menyasar sistem pencarian lokasi layanan. Penyesuaian dilakukan pada aplikasi M-Paspor dan informasi lokasi di Google Maps, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menemukan titik pelayanan yang dituju.
Sebagai contoh, lokasi yang sebelumnya menggunakan nama khusus seperti Immigration Lounge Senayan City Mall akan mengikuti penyeragaman identitas sesuai penerapan nomenklatur baru.
Bukan Sekadar Rebranding
Kebijakan ini menegaskan pentingnya kejelasan identitas dalam pelayanan publik. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang praktis dan mudah dijangkau, penyamaan nama diharapkan dapat memangkas kebingungan saat mencari lokasi pelayanan keimigrasian.
Namun, keberhasilan rebranding tidak cukup hanya dengan mengganti nama. Konsistensi informasi pada aplikasi, peta digital, petunjuk lokasi, serta kualitas pelayanan di setiap titik juga menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hendarsam menambahkan, nama Beranda Imigrasi dipilih karena memiliki filosofi yang mendalam. Nama tersebut diharapkan mencerminkan tempat yang dekat, mudah dikenali, dan menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh pelayanan keimigrasian.
Dengan penyeragaman 254 titik layanan ini, Imigrasi Indonesia mendorong terciptanya identitas pelayanan yang lebih terpadu di seluruh Tanah Air. Tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan nama tersebut berjalan seiring dengan kemudahan akses, kepastian informasi, dan mutu pelayanan yang konsisten bagi masyarakat.(jb/khl)


















