JAKARTA, Jakberita.com – Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran (KPK&K) mendorong DPR RI memberikan perhatian terhadap persoalan tanah di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang disebut berkaitan dengan Sri Marjuni Gaeta alias Tammy.
Sekretaris Jenderal KPK&K, Suta Widhya, S.H., menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari dua aspek, yakni aspek pertanahan dan aspek penegakan hukum. Karena itu, pihaknya berencana menyampaikan pengaduan secara terpisah kepada Komisi II dan Komisi III DPR RI.
Menurut Suta, Komisi II DPR RI dinilai memiliki relevansi untuk mendalami aspek administrasi dan pertanahan, termasuk terkait dokumen serta riwayat penguasaan atau kepemilikan tanah yang menjadi pokok persoalan.
Sementara itu, Komisi III DPR RI didorong untuk meminta penjelasan aparat penegak hukum mengenai laporan polisi yang menurut KPK&K berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen dan hingga kini disebut masih berada pada tahap penyelidikan.
“Kami mendorong agar kasus ini juga dibahas di Komisi III DPR RI. Selain menyangkut persoalan tanah yang menjadi ranah Komisi II, terdapat laporan pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen yang menurut informasi kami sudah lebih dari dua tahun masih dalam tahap lidik,” ujar Suta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/10/2026).
Suta mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
“Kami mempertanyakan apa yang menjadi kendala sehingga prosesnya belum berlanjut. Apakah berkaitan dengan kecukupan alat bukti atau ada faktor lain. Kami berharap semuanya dapat dijelaskan secara terbuka dan profesional,” katanya.
Dorong Komisi II Dalami Aspek Pertanahan
Untuk persoalan agraria, KPK&K berencana mengajukan pengaduan kepada Ketua Komisi II DPR RI.
Suta berharap DPR dapat meminta penjelasan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa mengenai dokumen pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Menurut dia, keterbukaan informasi mengenai riwayat tanah, alas hak, proses administrasi pertanahan, serta dokumen pendukung lainnya penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.
“Kami berharap Komisi II dapat meminta penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk BPN. Dokumen dan riwayat administrasi pertanahan perlu diperiksa agar persoalan ini menjadi terang,” ujar Suta.
KPK&K juga menyebut adanya kekhawatiran mengenai kemungkinan persoalan pertanahan di kawasan Samota. Namun, dugaan mengenai adanya praktik mafia tanah maupun pelanggaran hukum lainnya, menurut Suta, perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang.
Minta Komisi III Pertanyakan Perkembangan Laporan
Pada sisi penegakan hukum, KPK&K meminta Komisi III DPR RI meminta penjelasan kepada jajaran kepolisian mengenai perkembangan laporan dugaan pemalsuan dokumen yang disebut telah lebih dari dua tahun berada dalam tahap penyelidikan.
Suta mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri kewenangan penyidik dalam menentukan arah penanganan perkara.
Namun, menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan suatu laporan sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengganggu proses penyelidikan.
“Yang kami minta adalah transparansi mengenai perkembangan penanganannya. Jika memang belum memenuhi unsur atau alat buktinya belum cukup, tentu itu harus dijelaskan secara profesional. Jika alat buktinya telah memenuhi ketentuan, prosesnya juga harus berjalan sesuai hukum,” katanya.
KPK&K juga mendorong agar seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah. Status seseorang sebagai terlapor, menurut mereka, tidak dapat disamakan dengan tersangka maupun pihak yang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Dua Surat Pengaduan
Sebagai tindak lanjut, KPK&K menyatakan akan mengirimkan dua surat resmi secara terpisah kepada DPR RI.
Pertama, surat pengaduan mengenai aspek pertanahan kepada Ketua Komisi II DPR RI.
Kedua, surat pengaduan mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan pemalsuan dokumen kepada Ketua Komisi III DPR RI.
KPK&K berharap kedua lembaga tersebut dapat menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangan masing-masing dan meminta penjelasan dari instansi terkait.
“Kami akan mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional. Kami ingin persoalan tanah maupun laporan hukumnya memperoleh penanganan yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Suta.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak Sri Marjuni Gaeta alias Tammy, BPN terkait, serta kepolisian mengenai perkembangan laporan dugaan pemalsuan dokumen tersebut belum dimuat dalam pernyataan KPK&K. Jakberita.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.(jb/pr)


















