Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wapres yakni pemilihan, pelantikan dan pengesahan calon Wapres terpilih akan dilaksanakan Rabu (02/12/2026). Artinya, awal Desember 2026 ditargetkan sudah ada Wapres baru pengganti Gibran yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Kedua, MPR akan melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang isinya meminta Presiden menyetor 2 nama calon Wapres. Nama calon yang disodorkan itu akan melalui proses verifikasi oleh tim bentukan MPR.
“Hari ini kami teken surat kepada Presiden dan hari ini kami sampaikan ke Presiden. Menurut UUD Tahun 1945 menyebut Presiden mengusulkan 2 nama, asalnya darimana tidak disebut dalam UUD,” kata politisi partai Gerindra itu kepada awak media di kompleks parlemen, Jumat (13/11/2026).
Ketiga, tim verifikasi yang dibentuk MPR berjumlah 36 orang diketuai salah satunya dari pimpinan MPR. Tim bertugas melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan kandidat Wapres.
Keempat, MPR juga membentuk tim ad hoc berjumlah 36 orang diketuai 3 Wakil ketua MPR. Anggota tim ad hoc berasal dari unsur fraksi-fraksi di MPR dan kelompok di DPD.
Muzani menegaskan rapat gabungan ini menghasilkan keputusan penting yang menjadi perhatian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dia mengucapkan terimakasih atas dukungan dan pandangan berbagai elemen masyarakat.
Sebelumnya, Wapres Gibran menemui pimpinan MPR di kompleks parlemen untuk mengantarkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wapres. Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung 20 menit. Muzani sempat membacakan isi surat Gibran itu kepada awak media.
Surat itu tak menjelaskan alasan Gibran berhenti sebagai Wapres, tapi menyebut ‘keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi saya sendiri’.
Terpisah, akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan syarat dan kriteria calon Wapres dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan ini menyebut pengusulan 2 calon Wapres kepada MPR merupakan prakarsa Presiden.
“Dua calon Wapres itu berasal dari 1 partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” kata Feri.
Melansir laman KPU, partai politik pengusul pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selain itu syarat lainnya yang lebih umum mengikuti ketentuan Pasal 169 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai Presiden Prabowo Subianto sangat leluasa untuk memilih pendampingnya dalam menjalankan pemerintahan hingga 3 tahun ke depan. Melihat kuatnya sosok Presiden, terkesan tak memberi ruang bagi partai politik koalisi mengusulkan nama calon Wapres.
“Kandidat yang berpeluang dicalonkan menjadi Wapres sangat sulit untuk dibaca mengingat tertutupnya proses seleksi di istana Kepresidenan dan juga kewenangan mutlak Presiden dalam memilih calon wakil presiden yang diajukan ke MPR,” pungkasnya.
*




















