Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 468x60
ArtikelBerita

Penangkapan LSP Sejarah Baru dalam Kepolisian

×

Penangkapan LSP Sejarah Baru dalam Kepolisian

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Penangkapan LSP Sejarah Baru dalam Kepolisian
—————–

Oleh : M. A. Maulana
Redaktur Senior Jakberita.com

Penangkapan Jenderal Bintang 4 Aktif yang mempunyai kedudukan setingkat menteri sekaligus mantan Kapolri dan beberapa Jenderal aktif lainya merupakan sejarah baru dalam dunia Kepolisian Republik Indonesia. Kronologi penangkapan yang cukup dramatis juga menandakan Polri benar-benar melakukan tugasnya secara profesional bahkan seorang Jenderal berpangkat bintang tiga sempat melawan dan langsung di borgol oleh Tim Densus.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, telah memberikan keterangan resmi terkait penahanan dan penetapan status tersangka terhadap tiga perwira tinggi (Pati) Polri, termasuk jenderal aktif berinisial LSP. Penangkapan ini didasarkan pada temuan bukti permulaan yang cukup oleh Bareskrim Polri mengenai keterlibatan mereka dalam kasus penyadapan ilegal (intersepsi) dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Berikut adalah poin-poin utama dari keterangan resmi Menko Yusril Ihza Mahendra:
• Identitas dan Status Tersangka: Bareskrim Polri telah resmi menetapkan tiga Pati Polri sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rutan Mabes Polri. Mereka adalah jenderal polisi aktif berinisial LSP (merujuk pada mantan Kapolri yang menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan/KSP), Irjen AS (atau ASN), dan Irjen EH (atau EHS). Sementara itu, satu orang lainnya berinisial Irjen SU masih berstatus sebagai saksi.
• Target Penyadapan: Aksi penyadapan dan intersepsi data ilegal tersebut diduga menyasar Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah menteri kabinet, tokoh politik, pengusaha, hingga media.

Example 300x600

Praktik ini dilaporkan telah berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.

• Pasal yang Disangkakan: Penyidik menerapkan beberapa pasal pidana berat, di antaranya Pasal 258 KUHP (ancaman pidana hingga 10 tahun penjara), Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP (ancaman pidana hingga 6 tahun penjara), serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait akses dan intersepsi ilegal (ancaman pidana hingga 8 tahun penjara).

• Indikasi Makar dan Motif: Yusril mengklarifikasi adanya dinamika pemeriksaan. Pada keterangan awal di Jakarta, ia menegaskan kasus ini murni pasal penyadapan dan belum dijerat pasal makar. Namun, dalam keterangan terbaru di Banda Aceh, Yusril menyatakan terdapat indikasi-indikasi awal yang mengarah pada tindakan makar sesuai Pasal 191–193 KUHP Nasional—bukan dengan motif fisik/pembunuhan, melainkan untuk menghambat jalannya pemerintahan yang sah.

Proses ini masih terus didalami secara intensif oleh penyidik.

Sementara ahli hukum Tata Negara Prof. Dr. Mahmud MD menyatakan bahwa penyadapan di duga dikirim ke Solo. Bisa di duga makar dan hukumanya bisa hukuman mati. Ini merupakan kasus besar di negeri ini. (MAM).

Example 300250
Example 120x600
Example 300x250
Example 300x250