MATARAM – jakberita.com |Penanganan laporan dugaan pemalsuan surat tanah yang dilayangkan Sri Marjuni Gaeta alias Putri ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak 22 April 2025 hingga November 2026 masih menyisakan pertanyaan. Setelah lebih dari satu tahun tujuh bulan, pelapor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya.
Putri mengaku telah berulang kali menempuh perjalanan dari Sumbawa ke Mataram untuk mencari informasi mengenai perkembangan laporan tersebut. Namun, hingga kini, ia merasa belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai langkah-langkah penanganan maupun kendala yang dihadapi penyidik.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/50/IV/SPKT tanggal 22 April 2025, dengan Sahrul dan pihak lainnya sebagai terlapor. Perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat yang menyangkut objek tanah di kawasan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa.
Putri menyebut memiliki tujuh Sertifikat Hak Milik (SHM), masing-masing bernomor 1180, 1181, 1184, 1188, 1949, 1178, dan 1179. Menurut keterangannya, sertifikat-sertifikat tersebut telah melalui proses penanganan administrasi dan penegasan batas oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sumbawa pada 2014.
Persoalan kemudian muncul dengan adanya sertifikat lain, yakni SHM Nomor 507 atas nama Ali BD, yang menurut Putri berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan.
Ia mempertanyakan mengapa terhadap SHM Nomor 507 tersebut belum dilakukan pengukuran atau rekonstruksi batas sebagaimana yang diharapkannya. Bahkan, menurut Putri, persoalan tersebut pernah disampaikan melalui DPRD Kabupaten Sumbawa, tetapi hingga kini ia belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut pengukuran ulang tersebut.
“Saya ini hanya masyarakat yang mencari keadilan. Ketika dipanggil untuk memberikan keterangan dalam proses penyelidikan, saya datang. Ketika diminta menunggu perkembangan melalui SP2HP, saya juga mengikuti. Namun, sampai sekarang saya masih mempertanyakan sejauh mana laporan ini ditangani,” ujar Putri.
Ia menyebut, SP2HP terakhir yang diterimanya tertanggal 27 Juli 2026 masih menyatakan bahwa perkara tersebut berada pada tahap penyelidikan.
Bagi Putri, informasi tersebut belum cukup menjawab pertanyaan mendasar mengenai perkembangan penanganan laporan, termasuk apakah telah ditemukan kendala dalam pembuktian, pemeriksaan dokumen pertanahan, maupun kebutuhan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
PERGANTIAN PIMPINAN, PUBLIK TETAP MENUNGGU KEPASTIAN
Hal lain yang menjadi perhatian Putri adalah pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Polda NTB selama laporan tersebut berjalan. Ia menyebut, dalam kurun waktu penanganan laporan itu telah terjadi pergantian tiga Kapolda dan dua Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum).
Meski demikian, pergantian pejabat tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan yang dihadapinya. Putri berharap pimpinan Polda NTB saat ini memberikan perhatian terhadap laporan yang telah disampaikan masyarakat tersebut.
Menurutnya, pergantian pejabat seharusnya tidak menjadi alasan terhambatnya kesinambungan penanganan perkara. Masyarakat tetap berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan, sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa penanganan laporan masyarakat tidak cukup hanya ditandai dengan diterbitkannya tanda bukti laporan. Transparansi perkembangan penanganan, komunikasi dengan pelapor, serta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
PENJELASAN POLDA NTB DINANTIKAN
Atas persoalan tersebut, Polda NTB, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan Putri.
Beberapa hal yang perlu diklarifikasi antara lain status terkini penanganan laporan, langkah penyelidikan yang telah dilakukan, pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan tanah, serta apakah koordinasi dengan BPN Kabupaten Sumbawa telah dilakukan untuk memastikan data dan batas bidang tanah yang menjadi objek sengketa.
Selain itu, perlu dijelaskan apakah terdapat kendala teknis atau yuridis yang menyebabkan proses penyelidikan masih berlangsung, serta langkah apa yang akan ditempuh untuk memberikan kepastian terhadap laporan tersebut.
Klarifikasi ini penting agar tidak berkembang persepsi negatif di tengah masyarakat. Sebab, dalam perkara yang menyangkut hak atas tanah, kepastian administrasi pertanahan dan kejelasan proses penegakan hukum merupakan dua aspek yang sama-sama dibutuhkan.
Putri berharap Kapolda NTB beserta jajaran memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dilaporkannya. Ia tidak meminta perlakuan khusus, melainkan menginginkan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai sengketa kepemilikan tanah antara para pihak. Lebih dari itu, publik menunggu bagaimana institusi penegak hukum memberikan kepastian atas laporan masyarakat yang telah disampaikan sejak April 2025.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap perkara besar, tetapi juga melalui kesungguhan memberikan pelayanan dan kepastian hukum terhadap setiap laporan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang pelapornya.(jb/red)


















