JAKARTA —jakberita.com| Bareskrim Polri kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang tengah menjadi perhatian publik. Kali ini, seorang anggota Polri berinisial SU ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendalami dugaan keterlibatannya dalam pengelolaan sistem penyadapan di lingkungan Bareskrim Polri.
Penetapan SU diumumkan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada Kamis (5/11/2026), di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, menjelaskan bahwa SU memiliki posisi sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelumnya, SU juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.
Menurut keterangan penyidik, dalam kapasitas tersebut SU diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap aktivitas provisioning atau penyadapan yang dilakukan oleh sejumlah pihak.
Diduga Menyetujui Penghapusan File Penyadapan
Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan persetujuan SU terhadap penghapusan file hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Suhermanto mengungkapkan, tersangka berinisial AS sebelumnya meminta izin kepada SU untuk menghapus file hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem. Permintaan tersebut kemudian diduga disetujui oleh SU.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari pengungkapan penyidik mengenai dugaan penghapusan data elektronik dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Sebelumnya, Bareskrim juga mengungkap dugaan penggunaan sistem penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada periode 2025–2026 tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Menurut keterangan kepolisian, sejumlah nomor diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa proses verifikasi serta tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan ketentuan hukum.
Dalam perkara ini, dugaan penyadapan disebut menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Empat Orang Telah Berstatus Tersangka
Dengan penetapan SU, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga orang lainnya, yakni LSP, AS, dan EH.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, tiga tersangka sebelumnya telah menjalani penahanan di Mako Brimob. Sementara itu, SU belum dilakukan penahanan karena disebut sedang menjalani pemulihan kondisi kesehatan pascastroke.
Penyidik juga menyampaikan telah memeriksa 13 orang saksi dan lima orang ahli untuk kepentingan penyidikan. Para ahli tersebut terdiri atas tiga ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.
Dijerat Sejumlah Ketentuan Pidana
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap SU, yakni Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ketentuan penyertaan sebagaimana disampaikan penyidik.
Ancaman pidana maksimal yang disebutkan dalam pemberitaan mengenai penerapan pasal-pasal tersebut masing-masing mencapai enam tahun, sepuluh tahun, dan delapan tahun penjara. Penerapan pasal dan ancaman pidana tersebut tetap harus mengacu pada konstruksi hukum serta pembuktian dalam proses peradilan.
Menjadi Perhatian terhadap Pengawasan Sistem Penyadapan
Terungkapnya dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan data elektronik ini kembali menempatkan tata kelola sistem penyadapan sebagai persoalan penting yang perlu mendapat perhatian.
Penyadapan merupakan tindakan yang menyangkut privasi dan hak dasar warga negara. Karena itu, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan yang memadai.
Di sisi lain, keberadaan sistem seperti LIMS juga menuntut adanya pengamanan data, pencatatan aktivitas pengguna (audit trail), pembatasan kewenangan akses, serta mekanisme pengawasan agar setiap tindakan terhadap data elektronik dapat ditelusuri.
Proses penyidikan perkara ini diharapkan dapat mengungkap secara terang siapa saja yang memiliki kewenangan, bagaimana mekanisme persetujuan penyadapan dijalankan, apa dasar penggunaan sistem tersebut, serta bagaimana dan atas dasar apa penghapusan data dilakukan.
Publik juga menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban para pihak yang terlibat, termasuk apakah terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang memungkinkan dugaan penyimpangan tersebut terjadi.
Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil. Status tersangka bukanlah putusan bersalah. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(jb/red)




















