Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 468x60
BeritaMetropolitan

Ancol Bidik Destinasi Kelas Dunia, Jangan Sampai Warga Jakarta Kehilangan Akses

×

Ancol Bidik Destinasi Kelas Dunia, Jangan Sampai Warga Jakarta Kehilangan Akses

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA –jakberita.com | Ambisi Jakarta menjadi kota global turut mendorong PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk melakukan transformasi besar-besaran. Kawasan wisata yang selama ini dikenal sebagai destinasi rekreasi keluarga tersebut diarahkan menjadi pusat hiburan, olahraga, budaya, dan aktivitas ekonomi bertaraf internasional.

Sejumlah rencana pengembangan pun disiapkan, mulai dari mendatangkan wahana baru dari Amerika Serikat, menghadirkan ajang World Rallycross, menyelenggarakan kegiatan internasional yang melibatkan peserta dari 136 negara, hingga mengembangkan Christmas Market dan memodernisasi kawasan Pasar Seni.

Example 300x600

Namun, di tengah berbagai rencana besar tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama: sejauh mana transformasi Ancol tetap memberikan ruang dan manfaat bagi masyarakat Jakarta?

Persoalan itu mengemuka dalam diskusi NGOJAK yang berlangsung di Cikini, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Syahmudrian Lubis, yang akrab disapa Bang Ian, memaparkan arah dan strategi pengembangan Ancol ke depan.

Ia menjelaskan bahwa Ancol tidak lagi ingin sekadar dikenal sebagai tempat rekreasi keluarga pada akhir pekan. Perusahaan tengah mengembangkan konsep integrated experience-driven leisure ecosystem, yakni ekosistem rekreasi terpadu yang menggabungkan unsur hiburan, olahraga, budaya, dan aktivitas ekonomi dalam satu kawasan.

Antara Orientasi Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Transformasi tersebut tentu memiliki tantangan tersendiri. Sebab, Ancol bukan sekadar perusahaan komersial biasa. Sekitar 72 persen saham perusahaan dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan komposisi kepemilikan tersebut, Ancol juga memiliki dimensi kepentingan publik yang perlu diperhatikan.

Di sisi lain, sebagai perusahaan terbuka, Ancol tetap dituntut menjaga kinerja keuangan, efisiensi operasional, profitabilitas, serta memberikan kontribusi dividen kepada pemegang saham.

Bang Ian menyampaikan bahwa selama ini Ancol tidak pernah menerima Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari APBD DKI Jakarta.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan fungsi sosial perusahaan. Ancol dituntut berkembang secara komersial, tetapi pada saat yang sama harus tetap memperhatikan keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap fasilitas rekreasi.

Terkait kemungkinan menggratiskan seluruh kawasan Ancol, Bang Ian menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas. Sementara itu, penetapan tarif juga harus mempertimbangkan hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Meski demikian, menurut penjelasannya, sejumlah kelompok masyarakat telah memperoleh fasilitas akses gratis dengan persyaratan tertentu.

Penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia, yang disebut mencapai sekitar 4,9 juta jiwa, dapat menikmati akses gratis dengan menunjukkan kartu disabilitas. Demikian pula pasien yang menjalani terapi asma maupun gangguan pernapasan, dengan melampirkan rekomendasi dokter.

Fasilitas akses untuk kepentingan keagamaan juga diberikan. Masyarakat yang hendak beribadah di Masjid Apung dapat memperoleh akses gratis pada waktu tertentu, yakni sore hingga malam serta waktu subuh. Umat Hindu yang melaksanakan ritual Banyu Pinaruh juga disebut mendapatkan fasilitasi.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya membuka akses kawasan Ancol bagi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus maupun kepentingan keagamaan.

Kritik Publik: Jangan Sampai Warga Pesisir Tersisih

Diskusi NGOJAK tidak hanya diisi pemaparan rencana pengembangan. Sejumlah peserta turut menyampaikan kritik dan catatan mengenai persoalan aksesibilitas, keterjangkauan, hingga kondisi lingkungan kawasan pesisir.

Bang Sidik mengingatkan agar pengembangan Ancol tidak justru membuat masyarakat pesisir yang berada di sekitar kawasan tersebut semakin sulit menikmati fasilitas rekreasi.

Sementara itu, Pdt. Immanuel Lubis menyoroti persoalan harga makanan dan minuman di dalam kawasan Ancol. Menurutnya, harga yang relatif tinggi dapat menjadi kendala bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk rombongan anak-anak dari panti asuhan yang ingin menikmati rekreasi di kawasan tersebut.

Catatan lain disampaikan Bang Rio yang menyoroti ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, abrasi, serta persoalan kualitas air laut dan kebersihan pantai.

Menurutnya, ambisi menjadikan Ancol sebagai destinasi wisata kelas dunia harus diikuti dengan pembenahan persoalan lingkungan. Sebab, kualitas lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun daya tarik dan keberlanjutan destinasi wisata.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bang Ian memberikan sejumlah penjelasan.

Terkait pengelolaan Mal ABC, ia menyebut kawasan tersebut masih terikat perjanjian kerja sama dengan skema Build Operate Transfer (BOT) hingga 2036.

Mengenai ancaman banjir rob dan persoalan pesisir, manajemen Ancol disebut telah melakukan koordinasi terkait pengembangan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan rencana pembangunan Giant Sea Wall.

Sementara untuk mengatasi persoalan sampah kiriman dari aliran sungai, Ancol diklaim telah menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, Bang Ian juga menyampaikan bahwa pedagang kecil tidak dikenakan biaya sewa. Perusahaan, menurut penjelasannya, turut berupaya memperketat pengawasan terhadap harga dan keamanan pangan di lingkungan kawasan wisata.

Pantai Publik Gratis di Marunda

Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam diskusi tersebut adalah rencana penyediaan ruang publik baru bagi masyarakat Jakarta.

Bang Ian menyebutkan bahwa Ancol telah membebaskan lahan di kawasan Marunda, sebelah timur Ancol, yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi pantai publik gratis bagi warga Jakarta.

Rencana tersebut menjadi perhatian tersendiri karena penyediaan ruang rekreasi terbuka dan terjangkau merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Namun, realisasi dan kesiapan fasilitas pantai publik tersebut tentu perlu terus dipantau, mulai dari kepastian akses, fasilitas pendukung, keselamatan pengunjung, hingga pengelolaan kawasan agar benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.

Transformasi Ancol Harus Diukur dari Manfaat Publik

Dukungan terhadap transformasi Ancol juga disampaikan Direktur Eksekutif LBH Jaringan Rakyat, Ical Syamsudin, S.H.

Ia menilai pengembangan Ancol merupakan langkah strategis dalam mendukung posisi Jakarta sebagai kota global. Terlebih, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, olahraga, dan budaya berskala internasional.

Namun, Ical mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi Ancol tidak semestinya hanya diukur berdasarkan peningkatan pendapatan perusahaan dan jumlah kunjungan wisatawan.

Menurutnya, terdapat sejumlah indikator lain yang harus menjadi perhatian, antara lain keterjangkauan harga, aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, kualitas fasilitas publik, serta besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.

Terlebih, Ancol juga disiapkan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai I 2026. Momentum tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi Ancol sebagai destinasi unggulan wisata olahraga pantai atau sport tourism.

Karena itu, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional maupun internasional perlu diiringi dengan peningkatan kualitas fasilitas, pengelolaan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal.

Ancol Mendunia, Warga Jakarta Jangan Tertinggal

Transformasi Ancol tentu merupakan peluang besar bagi Jakarta. Kehadiran wahana baru, kegiatan internasional, pengembangan kawasan seni, hingga wisata olahraga dapat meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Namun, status Ancol sebagai perusahaan dengan kepemilikan mayoritas oleh Pemprov DKI Jakarta juga membawa tanggung jawab untuk memastikan kepentingan publik tetap menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pengembangan.

Orientasi bisnis dan tanggung jawab sosial seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru perlu berjalan beriringan agar Ancol dapat tumbuh sebagai perusahaan yang sehat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan Ancol tidak cukup hanya diukur dari kemegahan wahana, banyaknya wisatawan mancanegara, atau besarnya pendapatan perusahaan.

Ukuran lainnya adalah sejauh mana masyarakat Jakarta, khususnya warga pesisir dan kelompok ekonomi menengah ke bawah, tetap memiliki kesempatan yang layak untuk menikmati ruang rekreasi tersebut.

Ancol boleh menatap dunia dan bercita-cita menjadi destinasi kelas dunia. Namun, jangan sampai ketika namanya semakin mendunia, warga Jakarta justru merasa semakin jauh dari kawasan yang selama ini menjadi bagian dari ruang publik mereka.

Sebab, kota global yang sesungguhnya bukan hanya kota yang megah dan menarik perhatian dunia, melainkan juga kota yang mampu menghadirkan keadilan, keterjangkauan, dan akses ruang publik bagi seluruh warganya.(jb/red)

Example 300250
Example 120x600
Example 300x250
Example 300x250