“Perbedaan alamat, nilai pekerjaan, dan penyedia jasa menjadi pertanyaan. Sudin SDA Jakarta Timur diharapkan menjelaskan dasar pemaketan secara terbuka”.
JAKARTA — jakberita.com |Pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tajam dari masyarakat sekitar proyek tertuju pada empat paket pekerjaan pemeliharaan turap Kali Baru di wilayah Jakarta Timur yang berdasarkan dokumentasi papan proyek berada di sekitar Jalan Raya Bogor, Jalan Al Kautsar, dan Jalan Belly I, yang sebenarnya satu lokasi yang sama hanya dibedakan jalan masuk ke dalam perkampungan masing-masing.
Persoalan yang perlu dijelaskan bukan semata-mata jumlah paket atau besarnya anggaran, melainkan dasar teknis dan administratif yang melatarbelakangi pemisahan pekerjaan tersebut.
Berdasarkan dokumentasi papan informasi proyek yang diperoleh redaksi, terdapat dua paket di segmen jembatan Jalan Raya Bogor, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, serta dua paket lain di kawasan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo.
Kondisi geografis di sekitar lokasi menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Alur Kali Baru berada di antara kawasan permukiman dan wilayah administrasi yang berbeda. Karena itu, perbedaan alamat pada papan proyek perlu diuji dengan peta lokasi, koordinat, gambar perencanaan, serta batas fisik pekerjaan masing-masing paket.
Redaksi belum menyimpulkan bahwa pembagian tersebut merupakan pelanggaran. Namun, keterbukaan mengenai alasan pemaketan penting agar masyarakat dapat menilai apakah setiap paket memang memiliki lingkup pekerjaan tersendiri dan dapat dipertanggungjawabkan.
Empat paket dengan nilai berbeda
Papan proyek pertama mencantumkan pekerjaan pemeliharaan turap Kali Baru segmen jembatan sisi selatan Jalan Raya Bogor, di depan Kementerian Perdagangan, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas.
Pekerjaan tersebut mencantumkan penyedia jasa PT Golden Sukses Persada, konsultan pengawas PT Navita Alisa Putri, nilai kontrak Rp586.170.576, tanggal kontrak 27 Agustus 2026, dan masa pelaksanaan 60 hari kalender.
Pada segmen jembatan sisi utara di kawasan yang sama, papan proyek mencantumkan PT Gratira Multi Anugrah sebagai penyedia jasa dan PT Navita Alisa Putri sebagai konsultan pengawas. Nilai kontraknya tercatat Rp2.002.111.440, dengan tanggal kontrak 27 Agustus 2026 dan masa pelaksanaan 90 hari kalender.
Sementara itu, papan proyek di Jalan Al Kautsar, RW 006, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, mencantumkan PT Kalandra Bangun Arsa sebagai penyedia jasa dan PT Juang Agung Mulia sebagai konsultan pengawas. Papan tersebut mencantumkan nilai pagu Rp1.263.496.638, tanggal kontrak 2 Juli 2026, dan masa pelaksanaan 90 hari kalender.
Adapun papan proyek di Jalan Belly I, RW 006, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, mencantumkan PT Mokhsa Samsara Loka sebagai penyedia jasa, nilai kontrak Rp1.899.498.896, tanggal kontrak 2 Juli 2026, dan masa pelaksanaan 90 hari kalender. Nama konsultan pengawas pada paket terakhir masih perlu dipastikan melalui dokumen yang lebih jelas.

Data tersebut merupakan pembacaan awal atas papan informasi proyek. Redaksi masih memerlukan dokumen pengadaan dan kontrak untuk memastikan seluruh rincian, termasuk nilai kontrak paket di Jalan Al- Kautsar yang saat ini baru diketahui nilai pagunya.
Apakah perbedaan alamat mencerminkan perbedaan pekerjaan
Pertanyaan ini menjadi penting karena redaksi menerima dokumentasi lapangan yang menunjukkan kawasan pekerjaan turap berada di sekitar alur sungai dan jembatan, dengan akses dari beberapa ruas jalan.
Dalam pekerjaan infrastruktur sungai, alamat administrasi yang berbeda tidak otomatis berarti lingkup pekerjaan sama. Sebaliknya, kedekatan lokasi juga tidak otomatis berarti pekerjaan harus digabung menjadi satu paket.
Penilaiannya perlu didasarkan pada panjang turap, volume pekerjaan, kondisi teknis, gambar desain, batas awal dan akhir setiap segmen, serta keterkaitan hasil pekerjaan satu dengan lainnya.
Oleh sebab itu, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan empat paket tersebut. Apakah masing-masing paket disusun berdasarkan kebutuhan teknis yang berbeda, perencanaan yang terpisah, atau merupakan bagian dari satu rangkaian pekerjaan yang dibagi berdasarkan segmen tertentu?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pemaketan harus dapat dipertanggungjawabkan
Ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, mengatur prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
Ketentuan tersebut juga melarang pemecahan pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.
Namun, untuk menilai apakah ketentuan tersebut relevan terhadap empat pekerjaan Kali Baru ini, diperlukan pemeriksaan dokumen perencanaan, metode pemilihan penyedia, nilai paket, serta alasan pemisahan pekerjaan. Kesamaan kawasan, jenis pekerjaan, atau tanggal kontrak saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Karena itu, fokus pemeriksaan perlu diarahkan pada dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dokumen pemilihan, kontrak, gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta keluaran teknis masing-masing paket.
Klarifikasi telah disampaikan kepada Sudin SDA Jakarta Timur
Sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang berimbang, redaksi telah mengirimkan permintaan klarifikasi melalui WhatsApp kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur.
Dalam pesan tersebut, redaksi menanyakan alasan pekerjaan turap Kali Baru di sekitar Jalan Raya Bogor dibagi menjadi empat paket, sementara berdasarkan pengamatan awal lokasi pekerjaan dinilai berada pada kawasan yang berdekatan.

Pesan itu juga meminta penjelasan resmi mengenai dasar pembagian paket tersebut.
Berdasarkan dokumentasi percakapan yang diterima redaksi, pada saat dokumentasi dibuat belum terlihat balasan atas permintaan tersebut. Dengan demikian, penjelasan resmi dari pihak Sudin SDA Jakarta Timur masih ditunggu.
Redaksi membuka kesempatan kepada Kepala Sudin SDA Jakarta Timur, PPK, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan keterangan, dokumen pendukung, dan penjelasan teknis agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lengkap dan berimbang.
Kontrol sosial atas penggunaan anggaran daerah
Pengawasan publik terhadap proyek pemerintah merupakan bagian penting dari tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan.
Dalam perkara ini, pertanyaan redaksi sederhana: apa dasar teknis dan administratif pembagian empat paket pemeliharaan turap Kali Baru, bagaimana batas fisik setiap pekerjaan ditentukan, dan bagaimana pengawasan atas pelaksanaannya dilakukan?
Jawaban yang disertai dokumen akan membantu menjelaskan apakah pembagian paket tersebut telah sesuai dengan kebutuhan teknis dan ketentuan pengadaan.
Jakberita.com akan terus berupaya memperoleh klarifikasi dan memeriksa dokumen yang relevan sebelum menarik kesimpulan lebih lanjut. Setiap temuan akan ditempatkan berdasarkan bukti yang tersedia, dengan tetap memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Catatan redaksi: Nilai pagu dan nilai kontrak merupakan dua hal berbeda. Rincian nilai paket, lokasi, batas pekerjaan, dan dasar pemaketan masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. Artikel ini merupakan laporan awal dan bukan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran atau tindak pidana. (jb/red)






















