JAKARTA, jakberita.com|Jargon baru yang tengah diumbar Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin soal transformasi menjadi “City Master Developer” dan klaim mengendalikan core business anak perusahaan raksasa, mendapat sorotan dari Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) , karena masih ada “pekerjaan lama” yang tak kunjung dibereskan, diantaranya Utang parkir dan sewa lahan ke Perumda Pasar Jaya serta instansi Pemprov DKI lainnya, Ujar M Nasir bin Umar dari Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) baru baru ini.
Iwan Takwin lanjut M Nasir diangkat sebagai Dirut Jakpro berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS, kini intensif mempromosikan PT.Jakpro sebagai pengelola JIS, TIM, Velodrome, dan LRT Jakarta menuju Top 20 Kota Global, namun pekerjaan rumah masalah keuangan, yang seharusnya lebih dulu diselesaikan dibiarkan menggunung di internalnya sendiri, tambahnya.
JAKPRO BELUM BAYAR SEWA LAHAN, NEGARA RUGI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada audit Laporan Keuangan Pemprov DKI 2023 menemukan temuan telak:
“Pemprov DKI belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakpro, Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya, maupun potensi pendapatan dari penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak didukung perjanjian kerjasama.”
Ini bukan sekadar masalh lahan parkir, Jakpro memakai lahan milik Pemprov, lahan Pasar Jaya, lahan Dishub, untuk proyek LRT, JIS, dan kawasan komersial, tapi tidak ada setoran sewa atau tidak ada perjanjian yang sah, mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta hilang.
BPK pun memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk keuangan Jakpro karena pengelolaan asetnya belum memadai.
PIUTANG Rp 20,6 MILIAR DAN SHADOW OPERATOR DI PASAR JAYA
Pola kebocoran ini berulang di tubuh Perumda Pasar Jaya. BPK menemukan utang bermasalah Rp 20,6 Miliar antara PT JUP (mitra parkir) anak usaha PT Jakpro dengan Perumda Pasar Jaya.
Investigasi mengungkap ada praktik shadow operator, Izin parkir Pasar Jaya yang tidak boleh dipindah tangankan, justru dikontrakkan berlapis ke vendor afiliasi politik. Vendor ini menyerap keuntungan parkir dulu sebelum masuk ke kas daerah. Dokumen keuangan ditutup-tutupi.. lanjutkan ke hal..berikut
