Jakarta- jakberita.com (13 November 2026)
kuasa hukum pelapor dari Kantor Hukum Suta Widhya, S.H. & Rekan menyampaikan Sudah hampir dua bulan berlalu sejak laporan polisi dibuat, namun pelaku penyebar video bermuatan asusila yang merugikan klien kami hingga kini belum juga terungkap. Laporan tersebut dibuat pada 4 September 2026 ke SPKT Polda Metro Jaya (PMJ) oleh pelapor berinisial TS.
Laporan itu kemudian ditangani oleh Direktorat Reserse Siber PMJ. Pada 14 September 2026, pihak Ditres Siber menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang menyebutkan perkara tersebut diduga melanggar Pasal 45 ayat (10) jo Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 407 KUHP.
Dalam SP2HP tersebut, penyidik yang menangani perkara disebutkan berinisial M.G.dan I.A.P.
Namun setelah SP2HP pertama itu, hingga hari ini pelapor mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan yang signifikan. Belum ada informasi terbuka mengenai hasil penelusuran akun penyebar, pemanggilan saksi, maupun penetapan tersangka.
Padahal, dalam perkara penyebaran konten asusila, kecepatan pengungkapan sangat penting. Semakin lama pelaku dibiarkan, semakin luas video tersebut menyebar, dan semakin besar kerugian psikologis dan sosial yang dialami korban.
“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Tetapi kami juga berhak mempertanyakan, mengapa dalam waktu hampir dua bulan, pelaku yang diduga menyebarkan video porno ini belum juga teridentifikasi?” ujar kuasa hukum pelapor dari Kantor Hukum Suta Widhya, S.H. & Rekan.
Pihak pelapor melalui kuasa hukumnya mendesak Ditres Siber PMJ untuk:
1. Memberikan SP2HP lanjutan secara berkala dan transparan kepada pelapor;
2. Mempercepat penelusuran digital terhadap akun-akun yang diduga menyebarkan video tersebut;
3. Segera melakukan gelar perkara untuk menentukan peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan;
4. Memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban dari penyebaran lanjutan.
“Kami tidak menuding siapa pun sebagai pelaku sebelum ada putusan pengadilan. Yang kami minta hanya satu: kepastian hukum. Korban sudah melapor dengan cara yang benar, kini negara melalui PMJ harus hadir untuk mengungkap siapa pelakunya,” tutup kuasa hukum pelapor.
Pelapor berharap PMJ segera menunjukkan keseriusannya dalam menangani kejahatan siber, khususnya penyebaran konten asusila yang korbannya mayoritas perempuan,ujarnya.(jb/red)



















