JAKARTA, JAKBERITA.COM — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali akibat terganggunya distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax menuai kritik dari Center for Budget Analysis (CBA). Lembaga tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kepemimpinan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai berulangnya persoalan distribusi BBM di berbagai daerah perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap tata kelola, perencanaan pasokan, dan kesiapan mitigasi risiko distribusi energi nasional.
Menurut Uchok, gangguan pasokan yang berdampak langsung terhadap masyarakat tidak semestinya hanya ditangani setelah antrean panjang terjadi dan keluhan warga meluas. Ia menilai manajemen Pertamina perlu menunjukkan kemampuan mengantisipasi gangguan logistik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kalau kelangkaan terjadi sekali, mungkin bisa dianggap sebagai musibah. Namun, jika berulang di berbagai provinsi, manajemen harus menjelaskan apa yang perlu diperbaiki,” demikian kritik Uchok sebagaimana disampaikan dalam keterangan CBA.
Atas dasar itu, CBA mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja direksi Pertamina, termasuk posisi Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama. Desakan tersebut merupakan sikap dan penilaian CBA terhadap pengelolaan distribusi BBM, bukan kesimpulan bahwa kelangkaan di Bali semata-mata disebabkan oleh individu tertentu.
Pertamina Akui Gangguan Teknis Kapal
Di tengah kritik tersebut, Pertamina telah menyampaikan penjelasan mengenai penyebab antrean BBM di Bali. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, pada Selasa (13/10/2026) meminta maaf kepada masyarakat atas gangguan pelayanan di sejumlah SPBU.
Simon menjelaskan, salah satu faktor pemicu gangguan distribusi adalah kendala teknis pada kapal pengangkut BBM saat proses bongkar muat. Masalah pada jangkar kapal menyebabkan jadwal sandar dan pembongkaran muatan yang semula direncanakan pukul 06.30 WITA pada Senin (12/10) mundur hingga sekitar pukul 22.00 WITA.
Simon juga menyebut peningkatan konsumsi Pertalite sebagai salah satu faktor yang memengaruhi dinamika ketersediaan BBM di tingkat penyaluran. Namun, ia menegaskan bahwa kendala teknis dan peningkatan konsumsi tersebut tidak menjadi pembenaran atas gangguan yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah Sebut Stok Nasional Masih Aman
Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa persoalan antrean di Bali berkaitan dengan distribusi, bukan indikasi bahwa stok BBM nasional telah habis.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, pada Rabu (14/10/2026) menyatakan ketahanan stok BBM nasional berada pada kisaran 18–20 hari. Ia menjelaskan keterlambatan kapal pengangkut menghambat penyaluran pasokan ke sejumlah SPBU di Bali.
Keterangan pemerintah tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan ketersediaan stok secara nasional dengan kelancaran distribusi di tingkat daerah. Stok yang dinyatakan mencukupi tidak otomatis menjamin BBM tersedia tepat waktu di setiap SPBU apabila terjadi hambatan pada rantai pasok.
Bagi masyarakat, persoalan utamanya tetap sama: BBM harus tersedia ketika dibutuhkan, tanpa antrean yang berkepanjangan dan tanpa ketidakpastian pelayanan.
Pasokan Tambahan dan SPBU Beroperasi Lebih Lama
Untuk mengatasi gangguan tersebut, Pertamina Patra Niaga menyatakan menambah pasokan BBM ke Bali. Pada 12 Oktober 2026, perusahaan mengumumkan tambahan penyaluran sebanyak 26.200 kiloliter yang dikirim secara bertahap menggunakan kapal tanker.
Langkah penanganan juga mencakup percepatan distribusi dari terminal BBM ke SPBU serta penambahan jam operasional sejumlah SPBU, termasuk operasional 24 jam di wilayah Denpasar dan Badung.
Upaya tersebut perlu diikuti dengan pemantauan terhadap kondisi riil di lapangan. Indikator keberhasilannya bukan hanya jumlah BBM yang didatangkan, melainkan juga pulihnya pelayanan, berkurangnya antrean, dan tersedianya BBM secara merata di wilayah yang terdampak.
CBA Soroti Pentingnya Evaluasi Manajemen
CBA berpandangan, gangguan distribusi BBM tidak cukup dijawab dengan penjelasan mengenai keterlambatan kapal. Perusahaan juga perlu mengevaluasi kesiapan logistik, perencanaan cadangan pasokan, sistem peringatan dini, dan koordinasi antar fasilitas distribusi.
Dalam konteks perusahaan energi milik negara, evaluasi tersebut penting karena gangguan operasional dapat menimbulkan dampak berantai terhadap mobilitas warga, kegiatan usaha, transportasi, serta sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi Bali.
Meski demikian, penilaian mengenai tanggung jawab manajemen perlu didasarkan pada data operasional, kronologi kejadian, prosedur mitigasi yang berlaku, serta hasil evaluasi internal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Desakan CBA agar Presiden Prabowo mengevaluasi Dirut Pertamina pada akhirnya menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan badan usaha milik negara. Pemerintah dan pemegang saham perlu memastikan bahwa setiap gangguan pelayanan menjadi dasar perbaikan sistem, bukan sekadar direspons melalui permintaan maaf.
Publik kini menunggu pemulihan distribusi BBM di Bali sekaligus penjelasan yang transparan mengenai langkah pencegahan agar gangguan serupa tidak berulang.(jb/red)
